KABUPATEN TANGERANG - Masalah pengurusan sertifikat tanah Program Nasional Agraria (Prona) di Desa/Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, melebar. Setelah dugaan pungutan liar (pungli), kini muncul indikasi bahwa program pemerintah pusat untuk warga miskin, itu juga tidak tepat sasaran. Indikasi ini muncul setelah warga mengetahui ada pengusaha peternakan yang ikut membuat sertifikat tanah gratis tersebut. Tak tanggung-tanggung, pengusaha tersebut membuat sertifikat atas 90 bidang tanahnya.

"Desa Jambe mendapat jatah prona sebanyak 750 sertifikat. Dari jumlah itu, 90 diantaranya ternyata milik seorang pengusaha peternakan itu," kata Uding, perwakilan warga Desa Jambe, Minggu (2/8/2009).

Dijelaskan Uding, modus yang digunakan pengusaha tersebut adalah dengan mendaftarkan 90 bidang tanahnya atas nama pemilik-pemilik sebelumnya. Menurut Uding, pengusaha peternakan berinisial Ls itu telah lama membeli tanah-tanah dari 90 orang tersebut untuk lahan peternakan. "Kami menduga ini ada unsur kesengajaan dan permainan dari oknum panitia prona tingkat desa. Bukti-buktinya ada," kata Uding.

Uding juga menunjukkan salinan kuitansi pembayaran prona atas nama salah seorang warga berinisial Ru dan distempel pemerintah desa. Dalam kuitansi itu tidak dijelaskan peruntukan pembayaran. Hanya, disebutkan pembayaran untuk pembuatan satu sertifikat.

Seperti diketahui, masalah pengurusan sertifikat tanah Prona di Kabupaten Tangerang, mencuat setelah sejumlah warga miskin di Desa Jambe, Kecamatan Jambe, merasa keberatan saat akan mengurus sertifikat tanahnya. Mereka
diharuskan membayar biaya berkisar antara Rp 1 juta- Rp 1,5 juta per sertifikat. (Ron)