PEKANBARU - Rencana pemerintah kota Pekanbaru memberlakukan pajak nasi bungkus sebesar 10 persen, menuai protes dari pedagang. Pajak tersebut dinilai memberatkan dan mengancam dunia usaha pedagang kecil.

Sejumlah pedagang warung nasi di Pekanbaru, Riau, mengaku resah. Pasalnya, pemerintah kota Pekanbaru akan memungut pajak 10 persen dari penjualan setiap nasi bungkus. Meski pajak tersebut belum diberlakukan, namun pengusaha warung nasi, restoran dan rumah makan sudah khawatir. Menurut pedagang, usaha mereka terancam gulung tikar karena pajak yang dipungut pemerintah mengurangi pendapatan.

Para pedagang nasi berharap, agar pemerintah kota pekanbaru tidak memberlakukan pajak nasi bungkus terhadap pedagang kecil. Sebab, pemerintah daerah sudah memungut empat pajak selama ini, yakni pajak pendapatan, rumah makan, reklame dan penghasilan.

Kepala dinas pendapatan daerah kota Pekanbaru mengatakan, pemberlakuan pajak 10 persen terhadap pedagang nasi bungkus hanya sebatas wacana dan baru akan diusulkan pada pemerintah kota Pekanbaru. Sementara itu, wakil ketua DPRD kota Pekanbaru menolak keras atas pemberlakuan pajak terhadap pedagang nasi bungkus. Sebab, hal itu jelas akan merugikan para pedagang kecil.

Para pedagang nasi di Pekanbaru mengancam, akan melakukan unjuk rasa besar-besaran jika rancangan peraturan daerah (ranperda) itu disahkan DPRD Pekanbaru. YLKI dan sejumlah organisasi rumah makan, juga mengecam rencana pembelakuan pajak nasi bungkus oleh pemerintah daerah.

Pemerintah kota Pekanbaru akan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang nasi bungkus kepada DPRD Pekanbaru. Pemerintah setempat berdalih, pemungutan pajak ini dilakukan untuk menutup defisit APBD tahun 2010. (fza/rtq)