JAKARTA - Permintaan Amien Rais agar Wakil Presiden Boediono menonaktifkan dirinya dari jabatannya dinilai terlalu berlebihan dan kurang relevan.  Sebab hal itu tidak ada diatur dalam Undang-Undang tata negara.

Demikian hal ini dikatakan anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Chairuman Harahap, kepada Klikp21.com di Gedung DPR/MPR, Jakarta Senin ( 30/11/2009).

Chairuman mengatakan Undang-Undang tidak menjelaskan apabila pejabat terlibat suatu kasus maka sebaiknya pejabat itu mundur atau nonaktif dulu dari jabatannya. Ia juga menyebutkan permintaan dari mantan Ketua MPR Amien Rais tidak beralasan dan terlalu berlebihan.

"Kalau hal itu dituruti maka setiap pejabat yang terkena kasus harus mundur donk. Sebaiknya Biarlah Boediono pada posisinya sebagai Wapres, sepanjang hak angket Century juga berjalan dengan baik,” kata Chairuman.

Sebelumnya pernyataan Amien Rais yang meminta Boediono untuk mundur dari jabatannya sebagai wapres disampaikan ketika menerima kunjungan Tim 9 di rumahnya di bilangan Gandaria, Jakarta Selatan, Minggu (29/11/2009).(al/ron)