JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)  membantah tidak pernah memberikan data atau informasi apapun terkait aliran dana Bank Century kepada pihak manapun.

Demikian hal ini dikatakan Wakil Kepala PPATK Bambang Permantoro kepada wartawan di Jakarta, Selasa (1/12/2009).

Bambang menegaskan hasil analisa transaksi PPATK merupakan dokumen informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan Pasal 10 A dan 17 A dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ia juga menegaskan informasi yang kini beredar di masyarakat mengenai aliran dana Century melalui email, blog atau media massa tidak berasal dari PPATK.

"Hal ini perlu di klarifikasi bahwa kami tidak pernah menyebarkan informasi aliran dana tersebut ke pihak manapun," kata Bambang.

Dalam informasi yang saat ini banyak beredar tanpa menyebutkan sumber informasinya disebutkan bahwa dana aliran Century mengalir ke sejumlah nama penerima atau institusi tertentu, di antaranya ke KPU senilai Rp200 miliar, Lingkaran Survey Indonesia (LSI) Rp200 miliar, Fox Rp200 miliar, Partai Demokrat Rp700 miliar, Djoko Suyanto Rp10 miliar, dan ke tiga bersaudara Mallarangeng (Andi, Choel dan Rizal Mallarangeng) masing-masing Rp10 miliar.

Bambang mengatakan apabila ada pihak dari PPATK yang menyerahkan informasi terkait laporan aliran dana Bank Century kepada pihak-pihak yang tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang maka akan dikenakan sanksi. Mengenai keputusan DPR membentuk panitia angket untuk mengusut skandal Bank Century, Bambang menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh pelaksanaan hak angket itu oleh DPR.