JAKARTA - Pertemuan BPK dengan anggota Pansus Angket DPR beradu pendapat dan dalil undang-undang. Hal ini disebabkan BPK tidak mau memberikan data hasil rekaman rapat KSSK kepada anggota dewan.

Wakil Ketua Pansus Angket DPR Gayus Lumbuun mengatakan Pansus mempunyai wewenang dalam meminta data apapun kepada masyarakat Indonesia guna membantu penyelidikan skandal Century.

"Siapapun warga negara Indonesia wajib memberikan, menjawab semua pertanyaan yang diajukan Pansus," kata Gayus.

Pernyataan Gayus ini sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 1954 mengenai Penetapan Hak Angket DPR dan pasal 180 UU 27 tahun 2009. Sementara itu Ketua BPK Hadi Purnomo mendengar alasan tersebut juga memberikan dalil UU Nomor 15 tahun 2004 mengenai Pengelolaan dan Tangung Jawab Pemeriksaan Keuangan Negara. Isinya, keterangan, bahan, data, informasi tidak diperbolehkan diberikan kepada pihak lain, kecuali dalam rangka penyidikan atas dugaan pidana.

"Silakan Pansus menghubungi dan meminta langsung kepada Menteri Keuangan," pungkas Hadi.(sp/ron)