JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyatakan, tidak ada pelarangan penerbitan buku dalam konstitusi negara Indonesia. Pernyataan ini muncul, menyusul kontroversi terbitnya buku Membongkar Gurita Cikeas Dibalik Skandal Bank Century karangan George Junus Aditjondro.

Aturan pelarangan penerbitan atau pelarangan buku, hanya terdapat dalam peraturan pemerintah. Itu pun bila buku tersebut dianggap membahayakan. Dengan ukuran, bahaya atau tidaknya suatu buku berada di tangan kepolisian dan kejaksaan. Sedangkan, perintah penarikan buku biasanya dikeluarkan oleh kejaksaan.

Menurut Mahfud, sampai saat ini tidak ada perintah larangan buku yang ditulis oleh peneliti dan pengamat sosial George Junus Aditjondro itu untuk beredar di masyarakat. Bahkan dirinya pun telah melakukan pengecekan ke kepolisian dan kejaksaan. Namun jawabannya sama, bahwa tidak ada pelarangan terhadap buku tersebut.

Mahfud menduga, hilangnya buku tersebut dipasaran merupakan bagian dari promosi untuk meningkatkan oplah. Selain itu, dimungkinkan adanya pihak tertentu yang sengaja memborong buku itu untuk dibagikan. Sehingga, masyarakat sulit untuk mendapatkannya.

Saat disinggung terkait isi buku itu, Mahfud mengaku belum mengetahuinya secara detail.Bbahkan dirinya pun masih menunggu buku itu sampai di tangannya.

Seperti diketahui, buku Membongkar Gurita Cikeas diterbitkan oleh Galang Press Yogyakarta pada Rabu lalu. Dalam salah satu bab, Aditjondro menyebutkan keterlibatan presiden SBY dan keluarganya dalam kasus Century. Ia juga menyoroti Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian, Yayasan Puri Cikeas, serta Yayasan Mutu Manikam. Ketiga yayasan ini disebut-sebut sebagai pendulang dana dan dukungan politik bagi Partai Demokrat dan Yudhoyono. (rtq/amn)